Fenomena Perkawinan Beda Agama Antara Baha’i Dengan Islam (Studi Praktik Perkawinan Di Banyuwangi Jawa Timur)

Authors

  • A.Millati Azka.A.M Magister Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

DOI:

https://doi.org/10.55120/qadlaya.v1i1.406

Keywords:

Perkawinan Beda Agama, Baha’i, Islam

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi perkawinan Beda Agama. Perkawinan beda agama antara Baha’i dengan Islam yang memiliki keunikah tersendiri dibandingkan dengan perkawinan beda agama yang dilakukan oleh antar pemeluk enam agama di Indonesia. Keunikan ini terjadi disebabkan karena beberapa hal diantaranya status Baha’i yang masih diperdebatkan apakah termasuk agama atau aliran kepercayaan. Fakta yang membuktikan bahwa pemeluk Baha’i di Indonesia banyak didapati pada daerah Banyuwangi, dan terdapat bukti di lapangan bahwa beberapa dari pemeluk Baha’i di Banyuwangi menikah dengan pemeluk agama Islam menjadikan salah satu kajian utama dalam penelitian ini. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi serta dilakukan penarikan kesimpulan secara deskriptif tentang teori yang berkaitan dengan persoalan perkawinan beda agama antara pemeluk Baha’i dengan Islam. Hasil penelitian ini yaitu praktik perkawinan antara pemeluk Baha’i dengan pemeluk Islam di Banyuwangi terjadi melalui dua cara perkawinan, yakni menurut tatacara Islam terlebih dahulu kemudian melalui tatacara Baha’i. Tiga dari empat pasangan di Banyuwangi menikah dengan dua cara sebagaimana dijelaskan, sedangkan satu pasangan lainnya hanya melakukan perkawinan dengan tatacara Baha’i tanpa melalui proses Islam. Namun, secara umum dalam aturan perundang-undangan di Indonesia terdapat larangan kawin atas pihak yang berbeda agama. Maka melalui landasan aturan undang-undang perkawinan pasal 2, dapat dikatakan bahwabperkawinan hanya dapat dilakukan sepanjang masing-masing mempelai menganut agama yang sama dan atau kepercayaan yang sama dihadapan pemuka agama/pemuka penghayat.

References

Abdurrahman. Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia. Bandung: Alumni. 1978.

Akmal, Muhammad Fahmi. Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Tentang Pernikahan Beda Agama (Studi Dasar Hukum). Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta. 2018.

Al-Ghazali, Abdul Rahman. Fiqh Munakahat. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana. 2003.

Ardianto, Muh. Mukhls. Pola Interaksi Masyarakat Baha’i Dengan Masyarakat Muslim Desa Cebolek, Margoyoso, Pati. Skripsi. UIN Sunan Kalijaga. 2018.

Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta. 2012.

Az-Zuhaili, Wahbah. al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu. Juz 7. Cet. 2. Damaskus: Dar Al-Fikr. 1985.

----------. Fiqih Islam Wa Adillatuhu. Jilid 9. Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani. Cet. I. Jakarta: Gema Insani. 2011.

Bahaiindonesia, Online, (https://bahai.id/..)

Ceprudin. “Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Penganut Sedulur Sikep Di Kabupaten Kudus”. Jurnal Refleksi Hukum. Vol. 1. No. 1. 2016.

Dardiri, Ahmadi Hasanuddin. “Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam dan HAM”. Jurnal Khazanah. Vol. 6. No. 1. Juni 2013.

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III).

Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya. Bandung: Diponegoro. 2014.

Fajar, Mukti & Yulianto, Ahmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.

Fathe’zam, Hushmand. The New Garden. Jakarta: Majelis Rohani Nasional Baha’i Indonesia. 2009.

Febionesta, “Miskonsepsi Pengakuan Agama di Indonesia”, Online, (https://ylbhi.or.id/publikasi/artikel/miskonsepsi-pengakuan-agama-di-indonesia/...). Diakses pada tanggal 22 Januari 2020.

Hardian “Pernikahan Beda Agama: Ini Prosedur dan Rincian Biayanya”, Online, (https://www.moneysmart.id/pernikahan-beda-agama-prosedur-rincian biaya/..).

Haris, Umar Sanjaya & Faqih, Annur Rahim. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. Cet. I. Yogyakarta: Gama Media. 2017.

Hendri F Isnaeni, Riwayat Baha’i di Indonesia, Online, (https://historia.id/agama/articles/riwayat-baha-i-di-indonesia-DbdqP).

Hukum Online, (https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol6268/uu-perkawinan-tidakmelarang-perkawinan-beda-agama/..). Diakses pada tanggal 1 Desember 2019.

Inilahcom, “Nikah Beda Agama: Banyak Konsekuensi Negatif”, Online, (http://inilah.com/news/2134751/nikah-beda-agama-banyak-konsekuensi-negatif/...).

Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Joko Sadewo, “Ini Syarat Agar Agama Diakui Oleh Negara”, Online, (https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/08/13/na8cr2-ini-syarat-agar-agama-diakui-oleh-negara). Diakses pada tanggal 22 Januari 2020.

Jones, Pip. Pengantar Teori-Teori Social: Teori Fungsionalisme Hingga Post-Modernisme. alih bahasa Saifuddin. Jakarta: Pustaka Ober. 2003.

Karsayuda, M. Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam. Jogjakarta: Total Media Yogyakarta. 2006.

Khudari, Muhammad Bekti. Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Perkawinan Antara Orang Islam dan Kristen di Manado, Sulawesi Utara. Tesis. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2005.

Kostantia, Anna Panjaitan. “Implikasi Pengosongan Kolom Agama Dalam Kartu Tanda Penduduk Terhadap Pemenuhan Hak Konstitusional Umat Baha’i”. Jurnal Indonesian State Law Review. Vol. 1. No. 1. Oktober 2018.

Kustini dan Syaiful Arif. “Agama Baha’i: Problematika Pelayanan Hak-hak Sipil”. Jurnal Mutrikultural dan Mutireligius. Vol. 13. 2014.

Kustini. Et.al. Baha’i, Sikh, Tao: Penguatan Identitas dan Perjuangan Hak-Hak Sipil. Cet. 1. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan. 2015.

Lela, Ana F.CH, dkk. “Fikih Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agama: Studi Perkawinan Beda Agama di Jember”. Fikrah: Jurnal Ilmu Akidah dan Studi Keagamaan. Vol. 4. No. 1. 2016.

Letezia Tobing, “Masalah Pencatatan Perkawinan Beda Agama”, Online, (https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt528d75a6252d7/masalah-pencatatan-perkawinan-beda-agama/...)

Lizwary Karina dan Wahyuni Safitri. “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama dengan Adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1400K/PDT/1986”. Artikel, Fakultas Hukum, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

Majelis Rohani Nasional Baha’i. Agama Baha’i. Jakarta: Perkumpulan Majelis Rohani Nasional Baha’i Indonesia. 2019.

Meliala, Djaja S. Masalah Perkawinan Antar Agama dan Kepercayaan di Indonesia Dalam Perspektif Hukum. Jakarta: Vrana Widya Darma. 1988.

----------. Perkawinan Beda Agama dan Kepercayaan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Bandung: Nuansa Aulia. 2015.

Mubarak, Nafi’. “Sejarah Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia”. Jurnal Islamica. Vol. 14. No. 1. 2017.

Mufiani, Iftahuul. “Fenomena Agama Baha’i di Yogyakarta: Sebuah Sorotan Upaya Menemukan Titik Temu dengan Agama Multirelijius”. Jurnal Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial. Vol. 10. No. 2. Juli-Desember 2016.

Mulia, Musdah. Mempercakapkan Relasi Agama Dan Negara (Menata Ulang Hubungan Agama Dan Negara Indonesia). Cet. I. Jogjakarta: Sinode GKJTU. 2011.

Nurcahaya, dkk. “Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam”. Jurnal Hukum Islam. Vol. 18. No. 2. Desember 2018.

Nurish, Amanah. “Diam Itu Melawan (Catatan Pinggir Komunitas Baha’i)”. Jurnal Al-Hurriyah. Edisi VI/Tahun I/November/2008.

Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2019 tentang Pelaksana Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Prodjodikoro, Wirjono. Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung: Sumur Bandung. 1974.

Purwanto, Muhammad Aji. Legalitas Pernikahan Beda Agama Yang Dilakukan Di Luar Negeri (Tinjauan Yuridis UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam). Skripsi. IAIN Tulungagung. 2017.

Ridhallah, Alaik. “Sistem Penanggalan Baha’i Perspektif Astronomi”. Jurnal Ilmu Falak dan Astronomi. Vol. 2. No. 1. Juni 2020.

Ritzer, George. Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda. alih bahasa Alimandan. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007.

Rofiq, Ahmad. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Cet. II. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.

Rosyid, Moh. Agama Baha’i Dalam Lintasan Sejarah Di Jawa Tengah. Cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015.

-----------. “Memotret Agama Baha’i di Jateng di Tengah Lemahnya Perlindungan Pemda”. Jurnal Penelitian Agama. Vol. 2. No. 2. 2016.

-----------. “Potret Perkawinan Umat Agama Baha’i dengan UU No. 1 Tahun 1974: Studi Kasus di Pati Jawa Tengah”. Jurnal Yudisia. Vol. 7. No. 2. 2016.

----------- “Resolusi Konlik Umat Baha’i dengan Muslim (Studi Kasus di Pati Jawa Tengah)”. Jurnal Harmoni. Vol. 18. No. 1. 2019.

Santaria, Hamzarief. Konsep Dasar Sosiologi Hukum. Cet. I. Malang: Setara Press. 2019.

Setiyanto, Danu Aris. “Larangan Perkawinan Beda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Hak Asasi Manusia”. Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam. Vol. 7. No. 1. April 2017.

Shahnara, Olviani. Perkawinan Penghayat Kepercayaan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia: Tinjauan Terhadap Ketentuan Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukian. Skripsi. Universitas Indonesia.

Sidik, Muhammad. Perkawinan Orang Islam Dengan Penghayat Kepercayaan. Skripsi. Universitas Islam Negeri. 2019.

Siregar, H. Bismar. Bunga Rampai Hukum dan Islam. Cet. I. Jakarta: Grafikatama Jaya. 1992.

Susetyo, Heru. “Pencatatan Perkawinan Bagi Golongan Penghayat”. Majalah Hukum. Nomor 1-3. Januari-Juni 1998.

Syakur, Abd. Dj. Tanya Jawab Tentang Nikah Beda Agama Menurut Hukum Di Indonesia. Tangerang: Literati. 2014.

Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan). Ed. I. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2006.

Turner, Bryan S. Teori Sosial Dari Klasik Sampai Postmodern. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2012.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Batas Usia Perkawinan sebagai Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk

Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Wahyuni, Sri. “Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia”. Artikel Jurnal. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

-----------. Nikah Beda Agama Kenapa Ke Luar Negeri?. Cet. I. Jakarta: PT Pustaka Alvabet. 2016.

-----------. Perkawinan Beda Agama Di Luar Negeri Kajian Filosofis, Yuridis, Prosedural dan Sosiologis. Yogyakarta: SUKA-Press. 2014.

Widiana, Wahyu. Himpunan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. 2001.

Wirawan, IB. Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup. 2012.

Yektiningsih, Sukma. “Efektivitas Pencatatan Perkawinan Terhadap Penghayat Kepercayaan Di Kota Surabaya (Studi Pelaksanaan Pasal 83 PP No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya)”. Artikel Ilmiah. Malang: Universitas Brawijaya. 2014.

Zunaedy, Moch. Nasir. Masalah Perkawinan Penganut Aliran Kepercayaan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Skripsi. Universitas Airlangga. 1983.

Published

2021-12-29